December 6, 2010

Penerapan Norma Hukum Adat di Indonesia

A. Latar Belakang
Melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia belakangan ini, yaitu mengenai banyaknya budaya-budaya kita yang di klaim, menurunnya tingkat kesadaran akan adat-istiadat, pengaruh masuknya budaya-budaya barat yang menjerumuskan masyarakat Indonesia. Nampaknya perlu dibahas lebih dalam lagi mengenai “Norma Hukum Adat di Indonesia”.
Disini akan banyak didapat pengetahuan mengenai norma-norma hukum, hukum-hukum adat serta penerapannya di Indonesia.
Tema ini diambil dengan maksud dan tujuan bisa menyadarkan pembaca akan betapa pentingnya budaya-budaya di Indonesia, norma-norma adat di Indonesia serta betapa berartinya keberadaan hukum di Indonesia. Budaya-budaya yang ada wajib dilestarikan dan dikembangakan, tidak hanya dijadikan sebagai simbol negara. Begitupun norma-norma adat patut dilaksanakan dan dilestarikan. Sebagai generasi muda marilah kita lestarikan budaya-budaya yang ada, norma-norma adat yang ada agar negara ini menjadi Negara Indonesia yang beradat dan berbudaya.

B. Landasan Teori
Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya, maka mau tak mau harus juga disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut. Hukum adalah masyarakat, juga yang ditelaah dari suatu sudut tertentu, sebagaimana halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya.
Untuk menuju suatu pengkajian yang lebih menyeluruh, maka didalam tulisan ini akan diikuti jalan yang lebih luas. Disini pembahasan mengenai pendekatan indisiplinerakan lebih banyak diterapkan, supaya masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan ilmu hukum belaka, akan dapat ditelaah dari sudut ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian, maka hukum adatlah yanh akan menjadi fokus pembahasan selanjutnya.
Sebelumnya perlu diketahui bahwa suatu sistem merupakan suatu keseluruhan terangkai yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Suatu sistem sosial pada dasarnya terdiri dari dua orang individu atau lebih yang melakukan interaksi sosial secara langsung didalam suatu situasi kebersamaan. Jika interaksi sosial dilakukan berulang-ulang menurut pola yang sama, dan bertahan dalam jangka waktu yang relative lama, maka terjadilah hubungan sosial (social relations). Jika hubungan-hubungan sosial tersebut dilakukan secara sistematis dan menurut kaidah-kaidah tertentu, maka hubungan sosial tadi berubah menjadi sistem sosial (social system).
Suatu deskripsi singkat mengenai hukum adat yaitu sebagai berikut: “Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagarai di Minangkabau, Kuria di tapanuli, merupakan satu kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya”.
Uraian di atas memberikan gambaran jelas mengenai masyarakat Hukum Adat, yang boleh dikatakan terdapat di semua wilayah di seluruh Indonesia.
Dengan adanya hukum adat ini bertujuan supaya kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih aman, tenteram dan nyaman.

C. Pembahasan
1 Norma Hukum
Untuk mengetahui secara jelas tentang norma hukum, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari norma dan hukum itu sendiri. Norma sebagai pedoman, ukuran, aturan atau kebiasaan merupakan sesuatu untuk mengatur suatu yang lain. Dengan norma ini orang dapat menilai suatu kabaikan atau keburukan dari suatu perbuatan. Sedangkan hukum itu sendiri menurut Utrecht, SH, adalah kumpulan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa norma hukum merupakan peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan Negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksananya, dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara, bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukuman. Contoh norma ini diantaranya adalah:
a. “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.
b. “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain dihukum karena merupakan tindak pembunuhan, dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun penjara”.
c. “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli, dll.
Hukum biasanya dibentuk dalam peraturan yang tertulis atau disebut juga
perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan yang dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu norma hukum sangat mengikat bagi warga Negara.

2. Hukum Adat di Indonesia
Hukum adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan menjadi sistem dan mempunyai sanksi riil yang sangat kuat. Contohnya, sejak zaman dahulu Suku Sasak di Pulau Lombok dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer. Paer adalah satu kesatuan sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kepemilikan yang mengikat kuat dalam masyarakat.
Dalam perkembangannya, hukum adat mengandung dua arti yaitu:
a. Hukum kebiasaan yang bersifat tradisional disebut juga hukum adat. Adalah hukum yang dipertahankan dan berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat tertentu.
b. Hukum kebiasaan, adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam hubungan pergaulan antara yang satu dengan yang lain, dalam lembaga-lembaga masyarakat dan dalam lembaga-lembaga kenegaraan yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan.
Adapun ciri-ciri hukum adat adalah sebagai berikut:
a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikondifikasi.
b. Tidak tersusun secara sistematis.
c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
d. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
e. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelesan.
f. Tidak teratur.
Tiga dimensi hukum adat yang mengatur gerak hidup manisia dimuka bumi ini yaitu:
a. Dimensi Adat Tapsila (Akhlakul Qarimah), yaitu dimensi yang mengatur norma-norma dan etika hubungannya dengan lingkungan sosial budaya, pergaulan alam dan keamanan lahir batin.
b. Dimensi Adat Krama, yaitu dimensi yang mengatur hukum dalam hubungan perluasan keluarga (perkawinan) dengan syarat dan aturan-aturan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
c. Dimensi Adat Pati/Gama, yaitu dimensi yang mengatur tata cara dan pelaksanaan upacara ritual kematian dan keagamaan yang disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing.
Hukum adat atau hukum tidak tertulis ini didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system of stabilized interactional expectancies, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembabgannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai fungsi dan manfaat dalam pembangunan hukum, karena:
a. Hukum adat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan.
b. Perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh.
c. Pola penyesuaian sengketa yang kadang bersifat simbolis.
Melihat perspektif keberadaan kelembagaan adat dan hukum adat di Indonesia, dalam kesehariannya merupakan bentuk keaslian dari masyarakat setempat yang memiliki asas gotong royong. Nilai-nilai gotong royong dan semangat kebersamaan ini sesungguhnya merupakan padanan dari cita-cita masyarakat Indonesia yaitu demokrasi, partisipasi, transparansi, beradat dan saling menghormati perbedaan (keberagaman).
Tanpa disadari bahwa nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dalam norma-norma hukum adat. Masyarakat adat memiliki tatanan dan lembaga adat dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki serta memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini. Lembaga adat terbukti sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mampu ditangani oleh lembaga formal.
Dengan adanya UU No.5 Tahun 1970 tentang pemerintahan di desa membuat sistem pemerintahan adat tergusur dan kehilangan fungsinya. Karena UU tersebut menseragamkan struktur kepemimpinan di desa dengan menetapkan kepala desa sebagai pemimpin tertinggi. Padahal kepala desa diangkat oleh pemerintah, lain dengan kepala adat yang dipilih oleh rakyat. Sejak itu lambat laun sistem pemerintahan masyarakat adat kehilangan fungsinya. Dimana sekarang hanya menjadi simbol tanpa kekuasaan yang berarti. Dewasa ini adat hanya terbatas pada ritual budaya yang dipertahankan untuk nilai komersil, utamanya untuk mendongkrak sektor pariwisata.
Dengan adanya kebudayaan yang beraneka raagm, di Indonesia telah diakui dari semboyan negara yaitu ” BHINNEKA TUNGGAL IKA ” yang artinya adalah walaupun beraneka ragam budaya namun kita adalah satu kesatuan yaitu Negara Republik Indonesia.

3. Penerapan Norma Hukum Adat di Indonesia
Di Indonesia adat dijadikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana sini mengandung unsur agama. Semua suku bangsa Indonesia juga meiliki dan terikat secara budaya maupun ekonomi atas aturan-aturan dan tatanan nilai yang mengacu pada adat dan hukum adat.
Disini masyarakat adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Artinya suatu kelompok termasuk dalam masyarakat adat jika dia mempunyai sistem tersendiri dalam menjalankan penghidupan mereka, yang terbentuk karena interaksi terus menerus didalam kelompok tersebut dan mempunyai wilayah teritorial sendiri dimana sistem-sistem nilai yang mereka yakini masih diterapkan dan berlaku bagi kelompok tersebut.
Di Indonesia norma hukum adat sangat diperhatikan. Hal ini sejalan dengan adanya semboyan negara yaitu: Bhinekka Tunggal Ika, yang berarti bahwa walaupun suku kita berbeda-beda, budaya kita berbeda-beda, namun kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh yaitu Negara Republik Indonesia.
Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan berkata lain. Banyak cerita pedih seputar keberadaan masyarakat adat terutama jika berbicara tentang hak dan akses mereka terhadap sumber daya alam. Cerita penggusuran rakyat pribumi dari sumber-sumber kehidupannya menghiasisejarah pembangunan di negara ini. Sebagai contoh suku Amungme dan Komoro di Irian, akibat eksploitasi pertambangan di tanah mereka, suku Sakai di Riau akibat adanya eksploitasi perminyakan dan orang-orang Dayak di Kalimantan akibat eksploitasi di sektor kehutanan dan pertambangan.
Hal-hal yang seperti ini harus ditindaklanjuti oleh negara hukum Indonesia supaya kelak di kemudian hari tidak terjadi perpecahan dan permusuhan antar suku. Serta perhatian khusus harus dimulai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Kesadaran Hukum, Kebudayaan dan Struktur Sosial
Telah diketahui bahwa masyarakat Indonesia pada dewasa ini berada dalam suatu masa transisi. Artinya , suatu masa dimana terjadi suatu pergantian nilai-nilai serta kaidah-kaidah didalam kerangka menuju suatu masyarakat yang lebih baik taraf kehidupannya daripada masa lalu.
Pada masyarakat-masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga masyarakat didalam proses interaksi sosial. Dengan perkataan lain hukum benar-benar merupakan konsolidasi daripada kesadaran hukum masyarakat. Jarang terjadi konflik antara kesadaran hukum dengan hukum yang benar-benar berlaku, oleh karena adanya proses pengendalian sosial yang langsung dari masyarakat. Hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana sistem pengendalian sosial. Tentang hal ini dinyatakan oleh Ter Haar bahwa didalam mengambil keputusan dalam hukum adat, maka harus diperhatikan dengan memperhatikan sistem hukum, kenyataan sosial dan peri kemanusiaan. Keputusan tersebut merupakan suatu hasil dari penyerasian antara hakim dengan kesadaranhukumnya, dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat.
Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang pra modern dan modern, maka agak sulit untuk mengidentifikasikan kesadaran hukum yang timbul. Hal itu disebabkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda-beda. Di dalam masyarakat yang kompleks hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum lebih banyak tumbuh dari bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dengan sistem nilai-nilai adalah besar sekali. Hal ini terutama disebabkan oleh karena hukum tidak sepenuhnya merupakan konsolidasi. Sebagai akibatnya maka pembentukan hukum antara lain dilakukan atas dasar kepentingan pemegang kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencerminan daripada kepentingan-kepentingan masyarakat umum.

D. Kesimpulan
Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup, yang sifatnya memaksa.
Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib, sebagai pedoman sopan santun yang turun temurun, bersifat sakral serta merupakan tradisi. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan-peraturan hidup. Meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun tetap ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Penerapan hukum adat di Indonesia sangat dipegang erat oleh masyarakat, namun dengan adanya berbagai problematika yang ada, lambat laun norma-norma hukum adat di Indonesia mulai luntur bahkan jarang diperhatikan. Begitu sedikit masyarakat-masyarakat sekarang yang masih melaksanakan norma-norma hukum adat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.crayonpedia. Org/mw/ Norma-Norma yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara 7.1.
Bisri, I.2004. Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. 2003. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mudjiono, SH. 2000. Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: LIBERTY Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: